Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (05/09).

Dalam rapat yang membahas Penyampaian Pagu Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Sekretariat Negara RI tahun 2019 tersebut, DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp. 842.212.349.000,- (termasuk tambahan anggaran untuk Kepala Staf Kepresidenan sebesar Rp.33.255.459.000,-).

Selain dihadiri oleh oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, rapat tersebut juga dihadiri oleh Direksi dari satuan kerja Kemensetneg RI yakni Plt. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) Medi Kristianto dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Winarto.

Dimulai pukul dua siang, rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI tersebut diawali dengan penyampaian Usulan Pagu Anggaran dari Kementerian Sekretariat Negara RI dan Sekretariat Kabinet.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyampaikan bahwa Pagu Anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI akan dialokasikan untuk kegiatan yang tercakup dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya termasuk alokasi untuk Badan Layanan Umum PPK Kemayoran dan PPK GBK serta Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Menyambut baik persetujuan usulan tersebut, Plt. Direktur Utama PPK Kemayoran Medi Kristianto menjelaskan persetujuan tersebut memang sudah sesuai dengan yang diharapkan.

 “Usulan tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan dan yang kita butuhkan sebagai Satuan Kerja Kemensetneg RI, mengingat angka tersebut juga dipengaruhi dengan pendapatan PPK Kemayoran” jelas Medi.

Diakhir rapat DPR RI juga menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI akan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran Kemensetneg RI maupun Sekretariat Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.