Menanggapi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 24 November 2015 yang lalu, Menteri Sekretariat Negara, Pratikno kembali menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, terkait dengan penanganan aset-aset negara dan laporan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) dan Pusat Pengelola Gelora Bung Karno (PPGBK), Kamis (10/3).

Gelora Bung Karno

Dalam rapat tersebut Pratikno menjabarkan, bahwa hingga tahun 2015, dari keseluruhan lahan dibawah pengelolaan BLU PPKGBK seluas 279,08 hektar, 52,83% diantaranya dimanfaatkan sebagai kawasan olahraga sementara 23,67% yang lain telah dikerjasamakan secara komersial, dan 23,50% dipakai untuk kawasan pemerintahan.

Menurut data 31 Desember 2015, nilai aset BLU PPKGBK mencapai Rp49,41 triliun. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 aktivitas operasi mulai menunjukkan kondisi yang lebih prospektif, yang ditandai dengan tingkat kenaikan pendapatan yang makin besar dibandingkan kebutuhan pembiayaan.

Kemayoran

Selain GBK pengelola lain yang mendapat sorotan dalam rapat tersebut adalah BLU PPKK yang mengelola luas lahan seluas 454 hektar. Sebagian besar kawasannya digunakan untuk fasilitas umum, kawasan hijau, marga jalan, saluran kali serta danau yakni seluas 203,2 hektar. Kawasan yang dikerjasamakan secara komersial adalah seluas 101,9 hektar atau 22,4% dan kawasan pemerintahan dan perumahan beserta fasilitas lain seluas 148,9 hektar atau 32,8%. Semua nilai aset tersebut yakni Rp25,06 triliun.

Fokus Pada Perbaikan

Dalam Raker tersebut Pratikno menegaskan, bahwa kementeriannya tengah memfokuskan diri pada perbaikan internal, “Saat saya masuk pertama kali, yang saya lakukan adalah melakukan moratorium, tidak ada kontrak baru dan fokus dengan membenahi yang sudah ada,” ujar Pratikno. Ia mengakui banyak yang harus dilakukan, dan akan dibahas lebih mendetail pada pertemuan Panja. (Humas Kemensetneg)

http://www.setneg.go.id/