Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokmenilai, ada upaya untuk menggagalkan hibah lahan Sekretariat Negara di Kemayoran ke Pemprov DKI. Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran sengaja mencari dukungan DPR, agar hibah benar-benar batal.
"Masalahnya, PPK Kemayoran enggak mau kasih, justru mau cari backing DPR menurut saya. Alasannya DPR enggak ngasih," ujar Ahok, di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Sejak awal pembicaraan hibah, Ahok memang sudah mengutarakan niat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk membangun rusunawa bagi warga miskin Ibu Kota. Mengingat, DKI sedang membutuhkan rusun untuk memindahkan warga di permukiman kumuh.
"Kita kan butuh rusun banyak, terutama normalisasi sungai, termasuk ini kan instruksi dari Pak Wapres, dia pengen kawasan utara itu enggak ada lagi kawasan kumuh. Kalau mau enggak ada lagi kawasan kumuh, kamu kan mesti ada bank tanah dulu dong," ujar dia.
"Nah, Wapress juga bilang kenapa Kemayoranmesti dikomersialkan terus. Kenapa enggak dikasih ke DKI, DKI bangun rumah susun jadi orang-orang kumuh itu kita pindahin, jadi ada modal bangun rusun lagi," sambung Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga tidak habis pikir terhadap sikap DPRD DKI, yang justru mendukung PPK Kemayoran. Padahal, pembangunan rusun tidak akan memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Terus sekarang saya tanya sejak Kemayoran ditutup sampai hari ini, beres enggak kerja sama PKK Kemayoran dengan pihak swasta? Saya kan dulu di Komisi II bagian Anggota Panja Aset Negara, itu rugi berapa sih kontribusi buat negara," beber dia.
"Kalau kontribusi buat negara kecil, kita enggak tahu buat oknum atau apa saya enggak tahu, tapi kenapa enggak buat orang miskin gitu loh? Yang bangun juga bukan dari APBN, tapi dari APBD loh. Konyol aja menurut saya," tutup Ahok.
sumber: Liputan6.com
