REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merencanakan pengalihfungsian wisma atlet menjadi rumah susun (rusun) usai perhelatan Asian Games 2018.

Namun Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengkhawatirkan jika nantinya penggunaan rusun itu tidak tepat sasaran.

Rambe menilai hingga kini terdapat pemilik rusun yang sebenarnya tergolong ekonomi menengah atau menengah ke atas.

Sehingga ia merasa penggunaan rusun di wilayah Jakarta banyak yang tidak tepat. Dengan demikian ia menolak jika nantinya Basuki atau biasa disapa Ahok akan menggunakan wisma atlet sebagai rusun.

Akibatnya, rencana pembangunan wisma atlet yang lahannya dimiliki sekertariat negara itu pun masih belum memperoleh persetujuan DPR.

"Saya tidak sepakat lahan (yang akan dibangun sebagai wisma atlet) akan digunakan untuk rusun setelah selesai digunakan sebagai wisma atlet. Saya takut penggunaan rusun itu nantinya tidak tepat," ujarnya kepada Republika pada Ahad,(6/12).

Anggota DPR periode 2014-2019 asal partai Golkar itu mendukung jika lahan akan digunakan sebagai wisma atlet karena tujuannya demi kepentingan umum. Sedangkan ia menilai rusun yang direncanakan Ahok bukanlah untuk kepentingan umum. Sebab, menurutnya, hanya kalangan tertentu saja yang nantinya memperoleh izin tinggal di rusun itu.

"Kalau mau gunakan (lahan milik sekertariat negara) ya silahkan, jangan malah membuat wisma atlet tapi ujung-ujungnya malah membuat rusun. Jangan yang sudah punya rumah malah mendapatkan rusun itu," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR menyatakan tidak setuju, jika pemanfaatan Wisma Atlet usai Asian Games 2018 diperuntukkan jadi rumah susun.

Atas keputusan itu, Ahok menduga ada permainan dari Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran (PPKK). Dia mengaku sudah menyampaikan dugaannya ini dalam rapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru, jika PPKK sudah melobi Komisi II DPR sehingga hibah lahan tidak kunjung dapat izin.

sumber: Republika.co.id