Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah aset strategis di kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pengelolaan aset negara berjalan secara tertib, akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.

Kunjungan tersebut dilakukan dengan meninjau langsung lahan kerja sama PT Oceania Development yang berada di Blok B.2, Blok B.3, Blok B.7/8 dan Blok C.7 Komplek Kemayoran, serta lahan kerja sama Bank HIMBARA di Blok B.15 Kavling Nomor 6 dan Blok 10 Komplek Kemayoran.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Menteri menerima pemaparan mengenai kondisi terkini aset-aset dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi awal, sejumlah lahan yang menjadi objek kerja sama hingga saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana yang diperjanjikan sehingga belum memberikan manfaat optimal sesuai tujuan kerja sama.

Juri Ardiantoro menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan seluruh aset negara dikelola sesuai peruntukannya.

“Kami ingin memastikan apakah lahan-lahan tersebut telah dimanfaatkan dengan benar untuk kepentingan negara atau justru belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kami juga sedang memeriksa dokumen-dokumen kerja sama antara PPK Kemayoran dengan para mitra, baik dari unsur pemerintah, BUMN maupun swasta.” Ujarnya.

Menurut Juri, hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan langkah penyelesaian secara pasti. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kerja sama guna memastikan seluruh aset negara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan negara.

“Pemerintah juga akan meneliti apakah terdapat pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama, termasuk lahan yang telah memperoleh hak atas tanah dalam jangka waktu panjang namun tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau ditelantarkan. Selain itu, akan diperiksa pula pemenuhan seluruh kewajiban para mitra kepada PPK Kemayoran sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama,” Jelas Juri.

Apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan kerja sama maupun peraturan perundang-undangan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi aset negara, termasuk melakukan peninjauan kembali terhadap hak maupun bentuk kerja sama yang telah diberikan.

Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson Siahaan menyampaikan bahwa pengelolaan aset negara merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

“PPK Kemayoran berkomitmen untuk terus mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan aset secara komprehensif melalui pendekatan yang mengedepankan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan perlindungan terhadap kepentingan negara. Kunjungan Bapak Wakil Menteri menjadi penguatan bagi kami untuk mempercepat langkah-langkah penyelesaian tersebut.” Ujar Teddy.

Sejauh ini PPK Kemayoran telah melakukan berbagai upaya penyelesaian melalui koordinasi intensif dengan para mitra kerja sama. Selain itu, PPK Kemayoran juga telah memberikan kuasa kepada konsultan hukum untuk melakukan pendampingan serta menyiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan, khususnya terhadap kerja sama dengan PT Oceania Development.

Juri Ardiantoro menegaskan bahwa penataan aset negara tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memastikan Kawasan Kemayoran berkembang sesuai rencana tata ruang dan menjadi kawasan yang tertib, produktif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kawasan ini harus ditata dengan baik sesuai peruntukannya sehingga menjadi kawasan yang bersih, aman, nyaman, terang, dan menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat maupun dunia usaha. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan aset negara yang tidak sesuai dengan ketentuan.” Ujarnya.

Sebagai kawasan strategis nasional yang dikelola PPK Kemayoran, optimalisasi aset merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan perkotaan, meningkatkan nilai ekonomi kawasan, serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang semakin efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.