Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kawasan Kemayoran sebagai lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna kawasan. Salah satu langkah nyata yang secara konsisten dilakukan adalah penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan dengan pendekatan terkoordinasi dan humanis.

Kegiatan penjangkauan ini tidak semata-mata berorientasi pada penegakan ketertiban, tetapi menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik yang berkelanjutan, guna mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta memberikan rasa aman bagi warga, pelaku usaha, hingga pengunjung yang beraktivitas di kawasan Kemayoran.

Penjangkauan PPKS dilaksanakan selama dua hari, yaitu Jumat dan Sabtu, 30-31 Januari 2026, dengan melibatkan lintas instansi, antara lain Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Polsek Kemayoran, Koramil, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Kemayoran, serta unsur pengamanan kawasan. Kegiatan dilakukan di kawasan PPK Kemayoran yang difokuskan di Jalan Benyamin Sueb sebagai koridor utama kawasan Kemayoran.

Dalam kegiatan tersebut, PPKS yang dijangkau akan di-assesment lalu dikategorikan atau diklasifikan untuk dilakukan rehabilitasi oleh Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Divisi Hukum dan Pengamanan PPK Kemayoran, Ibnu Firdaus Bakhri, menegaskan bahwa penanganan PPKS dilakukan dengan kolaborasi antar instansi yang mengedepankan aspek perlindungan sosial.

“Kami berupaya mewujudkan kawasan PPK Kemayoran sebagai kawasan yang tidak hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga aman dan tertib bagi semua kalangan. Penanganan PPKS ini tidak semata soal ketertiban, melainkan bagian dari upaya perlindungan dan pelayanan sosial yang dilakukan secara kolaboratif bersama instansi terkait,” ujar Ibnu.

Ibnu menambahkan, kegiatan penjangkauan PPKS merupakan agenda rutin PPK Kemayoran yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta perlunya penanganan sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Selain penataan sosial, PPK Kemayoran juga secara konsisten mengoptimalkan upaya pengamanan kawasan melalui patroli 24 jam, serta menjalankan berbagai program pendukung lainnya, seperti pengelolaan kebersihan kawasan, perawatan fasilitas umum, penataan taman dan ruang terbuka hijau, hingga penyediaan penerangan jalan yang memadai. Langkah ini dilakukan untuk mendukung transformasi Kemayoran menuju kawasan modern yang berstandar smart city.

“Melalui berbagai upaya tersebut, kami berharap Kemayoran terus berkembang sebagai kawasan yang tertib, aman, dan layak huni, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kawasan PPK Kemayoran bukan hanya pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga wajah kawasan yang nyaman untuk semua,” tutup Ibnu.