Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran), Senin (26/02).
Kunjungan ini sebagai studi banding (Benchmarking) kedua institusi dalam menganalisa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Layanan Umum. Hadir menerima kunjungan tersebut dari PPK kemayoran yaitu Direktur Keuangan dan Umum Moh Subekhi, Direktur Pemberdayaan Kawasan Yudi Sugara serta didampingi beberapa Kepala Divisi PPK Kemayoran.
Wahjoe Triwidijo Koentjoro Deputi I Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam menyampaikan kunjungan ini merupakan studi banding untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BMN yang dilakukan oleh PPK Kemayoran.
"Kita memiliki karakteristik yang sama dengan BLU PPK Kemayoran dan BLU PB Batam yang juga mengelola BMN. Sehingga kami coba melihat treatment bagaimana atau perlakuan BMN yang dikelola PPK Kemayoran ini seperti apa terutama masalah perpajakannya, serta bagi hasilnya," Ujar Wahjoe.
Pada diskusi yang berlangsung, PPK kemayoran memberikan penjelasan tentang kegiatan bisnis dan komersil di kawasan Kemayoran serta format kerjasama terkait perhitungan bagi hasil maupun pajak dalam aturan kerjasama yang dilakukan oleh PPK Kemayoran.
Wahjoe berharap kunjungan kerja ini menjadi rujukan dalam mengelola barang milik negara.
"Kami akan menjadikan diskusi ini sebagai referensi karena selama ini ternyata terdapat peraturan tentang bisnis yang diterapkan di PPK Kemayoran namun belum diterapkan di BP Batam. Harapan kami, apa yang sudah didiskusikan hari ini dapat dijadikan rujukan kami bekerja sama dengan berbagai mitra kami," Harap Wahjoe.
Sementara itu Direktur Keuangan dan Umum PPK Kemayoran Moh. Subekhi berharap agar BP Batam dan PPK Kemayoran dapat terus menjalin kerja sama ke depannya.
"Pada prinsipnya, karena sesama BLU, kami berharap kita dapat terus menjalin kerja sama dan saling bertukar informasi untuk meningkatkan pelayanan dari bisnis masing-masing," Harap Subekhi.
Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan BMN antara kedua institusi.
